FIA UNILAK TAJA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK

Kamis,05 Januari 2017 - 08:22:am WIB | Posted By : Unilak Admin

PEKANBARU- Fakultas Ilmu Administrasi Unilak (FIA) Unilak menaja sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Senapelan yang bertempat di Aula Lt. 3 Kantor Camat Senapelan pada tanggal 29 Desember 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Secara resmi kegaitan ini dibuka oleh Sekretaris Camat Senapelan, Dra Rahmaningsih, M.Si. Dalam sambutannya, Dra Rahmaningsih, M.Si menyatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia dipayungi oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2009 dan berdasarkan evaluasi  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) melalui Deputi Pelayanan Publik (DPP) tahun 2014 telah melakukan evaluasi terhadap 1.010 unit pelayanan publik tertentu tingkat Layanan Dasar Publik (LDP). Untuk itulah, sinergitas antara akademisi dan praktisi diharapkan dapat berkelanjutan.

Sebanyak dua puluh pejabat/staf terkait pelayanan publik hadir dalam sosialisasi, diantaranya Sekretaris Lurah, Kasi dan Staf Teknis terkait pelayanan Kelurahan serta Febriana Marlinda, S.Sos. M.AP selaku moderator. Bunga Chintia Utami, S.IP., ME, dosen FIA Unilak dan sekaligus pemateri dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, mengatakan bahwa dalam rentang 7 tahun tidak menjamin pemerataan informasi. Hasil menunjukkan bahwa 61 instansi pemerintah dan 379 unit pelayanan, dikategorikan baik pada kabupaten/kota. Dalam paparannya, Bunga Chintia Utami, S.IP., ME lebih lanjutnya menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang ditemukan terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, keterbatasan SDM, anggaran, dan waktu menjadi alasan tidak meratanya penyebaran informasi terkait undang-undang pelayanan. Sehingga masih banyak pelaksana pelayanan ditingkat bawah (Kelurahan dan Kecamatan) sebagai garda terdepan pelayanan publik) tidak mengetahui informasi terkait Undang-undang nomor 25 tahun 2009.

“Banyak pelaksana berbagai Unit Layanan, baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten atau Kota dan Provinsi yang tidak mengetahui apa saja pelayanan yang harus disediakan atau diinformasikan kepada masyarakat,” tambah Bunga Chintia Utami, S.IP., ME